didiek76@gmail.com 081234567890

Pegiat auntabilitas publik, pendiri SektorPublik.

Anggaran: Rencana keuangan yang memperlihatkan perkiraan penerimaan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu.Birokrasi: Sistem administrasi yang kompleks dan berlapis-lapis di dalam pemerintahan yang memiliki aturan dan prosedur yang ketat.Demokrasi: Bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat, baik langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih.Eksekutif: Cabang pemerintahan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan administratif negara.Fiskal:...

Pemerintah Kota Cilegon berhasil mencatatkan prestasi yang signifikan dengan menjadi pelopor dalam implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Keberhasilan ini membuat banyak pemerintah daerah di Indonesia tertarik untuk mempelajari langkah-langkah yang telah diambil oleh Kota Cilegon. Baru-baru ini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang dan Kota Jambi melakukan kunjungan ke Cilegon untuk belajar mengenai penerapan KKPD. Dana Sujaksani, Kepala BPKAD Kota...

Dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2023, Provinsi Jawa Tengah sekali lagi meraih gelar provinsi terbaik. Ini sudah yang ketiga kalinya provinsi ini di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo mendapatkan penghargaan prestisius dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI. Penghargaan tersebut langsung diserahkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Kantor Bappenas di Jalan Taman Suropati,...

Amanat transformasi digital e-government sudah dituangkan di dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Di sisi lain Sewon Digital menilai Kemkominfo dan KemenPAN-RB masih sangat lambat dalam menerapkan transformasi digital e-government. Padahal Hal ini disebabkan kedua kementerian ini belum menjalankan amanat SPBE yang mendasar yaitu pertama mengembangkan rencana induk SPBE yang melingkupi nasional dan pemerintah daerah....

Oleh: Bonnix Maulana Pengelolaan Dana Desa setiap tahunnya diatur oleh pemerintah pusat. Pengelolaan dana desa untuk tahun 2020 diatur dengan Permenkeu (PMK) Nomor 205/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. PMK ini menjadi berbeda dibandingkan tahun sebelumnya karena pada Rapat Terbatas tentang Penyaluran Dana Desa Tahun 2020 bersama presiden untuk pola penyaluran dana desa berubah. Penyaluran Dana Desa Tahun 2020 paling cepat dimulai pada bulan Januari tahun 2020 dan dilakukan dalam tiga tahap...